Transformasi Digital Dan Reformasi Birokrasi Dalam Sistem Penganggaran Sektor Publik: Studi Kasus Pada Institusi Militer X

Abstract

Pelaporan anggaran personel di organisasi militer kerap terhambat oleh proses manual yang terfragmentasi, memicu keterlambatan, risiko kesalahan manusia, dan keterbatasan visibilitas manajerial. Studi ini bertujuan mengeksplorasi kondisi inefisiensi penganggaran saat ini dan merancang kerangka transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta akuntabilitas pelaporan anggaran personel di Institusi Militer X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data primer dihasilkan melalui diskusi kelompok (Focus Group Discussion) dan wawancara semi-terstruktur terhadap 10 operator dan pengawas bidang anggaran personel yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Triangulasi data dicapai melalui pengamatan langsung terhadap alur kerja pelaporan dan analisis dokumen yang cermat terhadap Prosedur Operasi Standar (SOP) internal. Analisis tematik diterapkan untuk memetakan alur kerja "As-Is" (kondisi saat ini) dan merumuskan model "To-Be" (kondisi ideal). Temuan: Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pelaporan manual saat ini memakan waktu lebih dari lima hari per siklus. Kesalahan entri data yang krusial terjadi 3 hingga 5 kali per bulan akibat luasnya rentang kendali yang mengelola 13 Satuan Kerja dan 45 Sub Satuan Kerja. Model solusi digital terintegrasi yang diusulkan memproyeksikan peningkatan efisiensi proses sebesar 129% dengan mengotomatisasi agregasi data dan memungkinkan deteksi anomali secara real-time. Studi ini berkontribusi pada literatur New Public Management (NPM) dengan menawarkan kerangka kerja operasional yang praktis untuk transformasi digital di sektor militer dan publik. Studi ini memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan publik untuk memodernisasi manajemen sumber daya di lingkungan yang sangat hierarkis dan sensitif terhadap keamanan.

GS Cited Analysis